Peraturan : Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Koperasi

70x diunduh | 197x dilihat

Unduh Abstrak Flipbook
META KETERANGAN BERLAKU
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri
Judul Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Koperasi
Nomor 11
Tahun 2025
Tempat Penetapan DKI Jakarta
Tanggal Penetapan 23 Desember 2025
Penandatangan Ferry Joko Yuliantono
Tanggal Pengundangan 31 Desember 2025
Sumber BN Nomor 1176 Tahun 2025
Pemrakarsa Menteri Koperasi Republik Indonesia
Lokasi Biro Hukum dan Kerja Sama
Bahasa Indonesia
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara

Status Peraturan

STATUS PERATURAN CATATAN
mencabut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Mencabut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Tanjuk Entri Utama

NAMA PENGARANG TIPE PENGARANG JENIS PENGARANG
Menteri Koperasi Republik Indonesia Nama Orang Pencipta

Subyek

SUBYEK TIPE SUBYEK JENIS SUBYEK
JARINGAN - DOKUMENTASI - INFORMASI - HUKUM Topik Primary

Peraturan Terkait

STATUS PERATURAN CATATAN
melaksanakan 0 -Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; -Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; -Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi; -Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum; -Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi.

Peraturan Pelaksana

STATUS CATATAN
DATA BELUM TERSEDIA.
Kembali