Kemenkop Memperkuat Sinergi dengan Kementerian Hukum untuk Mewujudkan Kebijakan Hukum Perkoperasian Berbasis Bukti
(Jakarta, 3 November 2026) Kementerian Koperasi (Kemenkop) memperkuat sinergi dengan Kementerian Hukum dalam mendorong perumusan kebijakan hukum perkoperasian yang berbasis bukti (evidence based policy). Sinergi ini diharapkan dapat mendukung pembaruan regulasi perkoperasian agar lebih responsif terhadap perkembangan dan kebutuhan gerakan koperasi di Indonesia.
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian telah mencapai sekitar 80 persen. Pemerintah optimistis pembahasan regulasi tersebut dapat segera diselesaikan sehingga Indonesia dapat memiliki Undang-Undang Perkoperasian yang lebih adaptif terhadap perkembangan dan kebutuhan koperasi.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kementerian Koperasi, Ahmad Zabadi dalam acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kemenkop dan Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) Kementerian Hukum, yang dirangkaikan dengan Dialog Kebijakan bertema Interoperabilitas Sistem Kebijakan di Bidang Koperasi melalui Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) dan Legal Policy Hub, di Jakarta, Selasa (3/11).
Hadir dalam acara tersebut Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kementerian Hukum Andry Indrady, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Min Usihen, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, Staf Ahli Menteri Bidang Kebijakan Publik Kementerian Koperasi Koko Haryono, serta Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Kementerian Koperasi Lina Widiyastuti.
Menurut Ahmad Zabadi, penyusunan RUU Perkoperasian memerlukan dukungan kajian dan analisis yang komprehensif, terutama untuk memastikan substansi pengaturan dapat menjawab kebutuhan aktual pengembangan koperasi termasuk dukungan terhadap Program Strategis Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dalam hal ini, sinergi dengan BSK Hukum Kementerian Hukum menjadi penting untuk memperkuat kualitas perumusan kebijakan perkoperasian.
Hasil kajian tersebut selanjutnya menjadi salah satu bahan dalam proses penyempurnaan substansi dan harmonisasi bersama kementerian/lembaga terkait.
"Alhamdulillah, saat ini pembahasan RUU Perkoperasian sudah mencapai sekitar 80 persen. Insyaallah segera selesai, sehingga tahun ini kita berharap Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Perkoperasian," ujar Ahmad Zabadi.
Ia menjelaskan, penyusunan RUU Perkoperasian melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian/lembaga, gerakan koperasi, hingga kalangan akademisi. Salah satu akademisi yang berkontribusi sejak tahap awal penyusunan naskah akademik dan perumusan norma adalah Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., yang turut memberikan perspektif keilmuan dalam proses penyusunan regulasi tersebut.
Keterlibatan berbagai pihak ini menjadi penting agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya kuat secara yuridis, tetapi juga memiliki relevansi dengan dinamika dan kebutuhan nyata gerakan koperasi.
Ahmad Zabadi menegaskan, koperasi harus ditempatkan lebih dari sekadar entitas bisnis. Koperasi merupakan instrumen strategis untuk membangun dan memperkuat ekonomi kerakyatan, sebagaimana menjadi salah satu perhatian utama Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
"Koperasi harus dilihat sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi, pemerataan kesempatan berusaha, serta penciptaan kesejahteraan yang berkeadilan," tegasnya
Dalam konteks tersebut, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai salah satu program strategis nasional yang menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekonomi masyarakat desa dan kelurahan. KDKMP bukan sekedar pembentukan kelembagaan koperasi melainkan bagian dari gerakan besar untuk mentransformasi pembangunan ekonomi agar lebih inklusif dan merata melalui penguatan ekonomi berbasis desa dan kelurahan.
Karena dilaksanakan secara masif, lanjut Ahmad Zabadi, program ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor, dukungan pemangku kepentingan serta tata kelola yang akuntabel. Oleh karena itu, penguatan landasan hukum dan kualitas kebijakan perkoperasian menjadi prasyarat penting untuk memastikan seluruh program berjalan secara terarah, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menutup sambutannya, Ahmad Zabadi meminta dukungan penuh agar kajian dan dialog strategis seperti Forum Komunikasi Kebijakan dan Legal Policy Hub tersebut dapat dikembangkan menjadi wadah dialog strategis yang berkelanjutan, dalam mengawal berbagai kebijakan strategis Presiden, khususnya pengembangan KDKMP.
